Peraturan Bupati Tapin Nomor 41 Tahun 2015

Peraturan Bupati Tapin Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK

Peraturan Bupati Tapin Nomor 41 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dengan telah ditetapkannya Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 101 Tahun 2015, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2016 menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/ Permentan/ SR. 130/ 12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2016;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Dasar hukum Peraturan Bupati Tapin Nomor 41 Tahun 2015 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/SR. 140/2/2011
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M.DAG/PER/4/2013
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/ Permentan/SR. 130/ 12/2015
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-1ND/PER/8/2015
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9 / 2002
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/5/2012
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 582/Kpts/OT.050/9/2015
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 101 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008
Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014

Peraturan Bupati Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Dl Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2016, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum, 2. Jenis Pupuk Bersubsidi, 3. Peruntukan Pupuk Bersubsidi, 4. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi, 5. Penyaluran dan HET Pupuk Bersubsidi, 6. Pengawasan dan Pelaporan, 7. Ketentuan Penutup