Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pola Pengembangan dan Mekanisme Pengelolaan Ternak Sapi Pemerintah di Kabupaten Teluk Wondama

ABSTRAK

Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 5 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa penyebaran dan pengembangan ternak sapi yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diarahkan untuk meningkatkan populasi pengembangan ternak dan produksi ternak sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani ternak menuju tercapainya kondisi ketahanan pangan dan swasembada daging di Kabupaten Teluk Wondama;
2. bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk menyediakan pangan yang aman, sehat, dan halal perlu dikembangkan wawasan pradigma baru dibidang peternakan dan kesehatan hewan sehingga hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Pengembangan dan Mekanisme Pengelolaan Ternak Sapi Pemerintah di Kabupaten Teluk Wondama.

Dasar hukum Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 5 Tahun 2019 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
10. Kepmentan Nomor 830 Tahun 2016
11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013
14. dan Perda Nomor 7 Tahun 2016.

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum;
Sistem Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
Jumlah dan Jenis Ternak Daerah;
Persyaratan Penggaduh;
Hak dan Kewajiban Penggaduh;
Resiko dan Tanggung Jawab;
Force Majeur;
Penilaian, Penjualan Setoran Tidak Layak Bibit;
Redistribusi Ternak Daerah;
Pengelolaan dan Penggunaan Dana Hasil Panjualan Setoran Ternak;
Ketentuan Penyidikan;
Ketentuan Pidana, dan
Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (230.14 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.