Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Temanggung

ABSTRAK

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa guna memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat secara mudah, cepat, transparan, pasti, perlu dilakukan penyederhanaan tata cara dan prosedur penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
Selain itu Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;

Dasar hukum Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2016 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012
Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggun Nomor 11 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 28 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 24 Tahun 2006
Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012
Permen Agraria dan Tata Ruang No.5 Tahun 2015
Permen Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.14 Tahun 2015
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.16 Tahun 2015
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015
Kepmen Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002
Kepmen Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2008
Peraturan Bupati Teamnggung Nomor 27 Tahun 2010
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2011

Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kejelasan proses dan tanggungjawab dalam penyelesaian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam sistem PTSP, selain itu untuk terciptanya kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh Perizinan dan Non Perrzinan, terwujudnya kepastian hukum dalam pelayanan Perrzinan dan Non Perizinan;
terlaksananya peningkatan kecepatan proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.