Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kepada PT. Aceh Timur Power Plant

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah sebagai sarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu menggali sumber potensi dan mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah;
3. bahwa PT. Aceh Timur Power Plant Utama merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, sehingga untuk memaksimalkan pengendalian dan pengelolaan potensi sumber daya energi terbarukan dan tidak terbarukan dalam bentuk usaha hulu maupun hilir serta kegiatan jasa penunjang lainnya, perlu dilakukan penyertaan modal;
4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Kepada PT. Aceh Timur Power Plant Utama;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2016 ini adalah:

1. Dasar Hukum Qanun ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007
11. Peraturan Pemerintah no. 1 Tahun 2008
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
13. Qanun Kab. Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2015.

Dalam Qanun ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Jangka Waktu dan Penganggaran, Persyaratan Penyertaan Modal, Pertanggungjawaban, Hasil Usaha, Kerjasama, Divestasi, Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (109.19 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.