Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 14 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 14 Tahun 2009 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa memperhatikan usaha perdagangan di daerah Kabupaten Banggai yang semakin berkembang dan besaran tarif atas retribusi yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan, sudah tidak sesuai lagi dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat serta perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
2. bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan, perlu diadakan perubahan dan disesuaikan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat zin Usaha Perdagangan.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 14 Tahun 2009 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan diubah sebagai berikut:
1). Ketentuan Pasal 1 diubah;
2). Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah;
3). Ketentuan Pasal 3 dihapus. 4). Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah;
5). Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisip ketentuan baru Pasal 6A;
6). Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah;
7). Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan ayat (3);
8). Ketentuan Pasal 13 di hapus;
9). Ketentuan Pasal 15 diubah;
10). Pada Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah;
11). Pada Ketentuan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 24A.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (64.53 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.