Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pajak Penerangan Jalan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2009 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam lampirannya mengatur terhadap sebagian Kewenagan Kabupaten / Kota untuk menetapkan Peraturan Daerah Kebupaten / Kota dibidang Energi dan Ketenagalistrikan ;
2. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah maka Peraturan Daerah Tingkat II Banggai Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu dilakukan penyesuaian ;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pajak Penerangan Jalan.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2009 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Penerangan Jalan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang nama, obyek dan subyek pajak;
dasar pengenaan dan tarif pajak;
cara penghitungan pajak;
wilayah pemungutan pajak;
masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberithauan pajak daerah;
penetapan pajak;
tata cara pembayaran;
tata cara penagihanp;
tata cara pemungutan;
sanksi administrasi;
tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan dan pembatalan pajak;
tata cara penghapusan piutang pajak yang daluarsa;
ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (92.93 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.