Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. bahwa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2021 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000,
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003,
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012,Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011,
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ,
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2018 ,

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
:
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. Neraca;
d. Laporan operasional;
e. Laporan arus kas;
f. Laporan perubahan ekuitas, dan
g. Catatan atas laporan keuangan

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (122.98 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.