Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjwaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2015 ini adalah:

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
7. Undang-Undang no. 1 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
23. Peraturan Daerah Kab. Belitung Nomor 3 Tahun 2005
24. Peraturan Daerah Kab. Belitung Nomor 18 Tahun 2007
25. Peraturan Daerah Kab. Belitung Nomor 14 Tahun 2008
26. Peraturan Daerah Kab. Belitung Nomor 8 Tahun 2010,
27. Peraturan Daerah Kab. Belitung Nomor 2 Tahun 2011
28. Peraturan Daerah Kab. Belitung Nomor 13 Tahun 2013
29. Peraturan Daerah Kab. Belitung Nomor 2 Tahun 2014
30. Peraturan Daerah Kab. Belitung Nomor 4 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 berupa laporan keuangan yang memuat:
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan tersebut dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (99.64 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.