Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Produk hukum daerah merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga pembentukannya harus dilakukan secara terencana, tepadu dan sistematis serta selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan demikian perlu adanya suatu pedoman pembentukan produk hukum daerah pada setiap tahapannya mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2015 ini adalah:

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014
PB Menkumham dan Mendagri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan maksud dan tujuan pembentukan produk hukum daerah, asas-asas pembentukan produk hukum daerah, sifat dan bentuk, materi muatan, perencanaan, penyusunan dan pembahasan, penyusunan produk hukum, penetapan, pengundangan dan pendokumentasian dan penomoran produk hukum daerah, evaluasi dan pembatalan, penyebarluasan, partisipasi masyarakat dan pembiayaan.