Peraturan Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
bahwa penetapan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi pemerataan dan keadilan peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
bahwa ketentuan mengenai retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan telah diatur dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini;
bahwa sejak diundangkannya Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Retribusi Daerah beserta perubahannya telah banyak penambahan objek retribusi yang belum terdaftar dalam Qanun tersebut untuk itu perlu dilakukan penambahan objek retribusi dengan mengubah qanun dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2021 ini adalah:

Dasar Hukum Qanun ini adalah: Undang-Undang Nomor 18 ayat (6) UUD 1945
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005.

Dalam Qanun ini diatur tentang Ketentuan Umum, Golongan dan Jenis Retribusi, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.