Peraturan Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 9 Tahun 2021

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kawasan Perkotaan Baru Samar Kilang

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 9 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan :

bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan terutama dikawasan yang masih tertinggal serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Bener Meriah, maka perlu dikembangkan suatu kawasan pusat perkotaan baru dalam Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa Kawasan Perkotaan Baru Samar Kilang merupakan program Kementerian Desa untuk pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dalam rangka mempercepat pengembangan pertumbuhan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;

Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 59 Tahun 2AZA tentang program Percepatan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi, Kawasan samar Kilang masuk kedalam rencana Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional RPJMN 2o2o-zoz4, perlu menetapkan bahwa samar Kilang merupakan salah satu kawasan trasnmigrasi prioritas nasional;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 9 Tahun 2021 ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU Nomor 41 Tahun 2003;
UU Nomor 11 Tahun 2006;
UU Nomor 26 Tahun 2007;
UU Nomor 15 Tahun 1997;
UU Nomor 23 Tahun 2014;
UU Nomor 11 Tahun 2020;
PP Nomor 68 Tahun 2010;
PP Nomor 3Tahun 2014;
PP Nomor 18 Tahun 2021;
PP Nomor 21 Tahun 2021;
Perpres Nomor 50 Tahun 2018;
Permendes, pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019;
Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013;
Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2013;

Dalam Qanun ini mengatur 12 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pembentukan dan Batas Wilayah, BAB III Tujuan dan Sasaran, BAB IV Pelaksanaan Pembangunan, BAB V Penyediaan Tanah, BAB VI Pengelolaan, BAB VII Pengembangan Usaha, BAB VIII Pembiayaan, BAB VIX Ketentuan Penutup.