Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2014 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. : a. b;
2. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi perlu dilakukan penyederhanaan terhadap penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan dan untuk mewujudkan pelayanan prima, perlu adanya sistem pelayanan yang efisien, terpadu, transparan dan adanya kepastian waktu melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu terpadu satu pintu;
3. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2014 ini adalah:

1. Undang-Undang Pasal 18 Ayat 6
2. Undang-Undang No 4 Tahun 1956
3. Undang-Undang No 9 Tahun 1967
4. Undang-Undang No 28 Tahun 1999
5. Undang-Undang no 32 Tahun 2004
6. Undang-Undang No 33 Tahun 2004
7. Undang-Undang No 25 Tahun 2007
8. Undang-Undang No 25 Tahun 2007
9. Undang-Undang No 12 Tahun 2011
10. Undang-Undang No 23 Tahun 1976
11. Undang-Undang No 58 Tahun 2005
12. Undang-Undang No 65 Tahun 2005
13. Undang-Undang No 76 Tahun 2005
14. Undang-Undang No 38 Tahun 2007
15. Undang-Undang No 41 Tahun 2007
16. Undang-Undang No 96 Tahun 2012
17. Undang-Undang No 27 Tahun 2009
18. Undang-Undang No 24 Tahun 2006
19. Undang-Undang No 57 Tahun 2007
20. Undang-Undang No 20 Tahun 2008
21. Undang-Undang No 1 Tahun 2014

Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU .
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPMPPTSP menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan program dan rencana kerja tahunan BPMPPTSP;
b. Pembinaan kepada investor dan calon investor dalam upaya peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Bengkulu Utara;
c. Pelaksanaan publikasi dan promosi daerah;
d. Pemutakhiran data potensi dan realisasi investasi daerah;
e. Penyelenggaraan kajian potensi investasi;
f. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian pelaksanaaan penanaman modal;
g. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
h. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
i. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
j. Pelaksanaan publikasi jenis pelayanan, persyaratan, mekanisme, dan informasi penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, waktu perizinan dan non perizinan melalui sistem informasi;
k. Pengembangan kegiatan sistem informasi investasi dan perizinan;
l. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
m. Penanganan pengaduan terkait dengan pelayanan yang diselenggarakan;
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (406 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.