Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2010 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Untuk melaksanakan pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undnag Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Kepal Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Kuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2010 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
4. Undang-Undang No.21 Tahun 1997
5. Undang-Undang No.28 Tahun 1999
6. Undang-Undang No.25 Tahun 2002
7. Undang-Undang No.17 Tahun 2003
8. Undang-Undang No.1 Tahun 2004
9. Undang-Undang No.10 Tahun 2004
10. Undang-Undang No.15 Tahun 2004
11. Undang-Undang No.25 Tahun 2004
12. Undang-Undang No.32 Tahun 2004
13. Undang-Undang No.33 Tahun 2004
14. Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2000
15. Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2001
16. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001
17. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001
18. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004
19. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2005
20. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005
21. Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2005
22. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005
23. Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005
24. Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2005
25. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005
26. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2005
27. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.65 Tahun 2007
30. Peraturan Daerah Kab.Bintan No.1 Tahun 2009
31. Peraturan Daerah Kab.Bintan No.12 Tahun 2009.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2009 dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (92.56 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.