Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016- 2021.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 ini adalah:

1. UUD 1945 Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang No.12 Tahun 1956
3. Undang-Undang No.25 Tahun 2002
4. Undang-Undang No.17 Tahun 2003
5. Undang-Undang No.25 Tahun 2004
6. Undang-Undang No.33 Tahun 2004
7. Undang-Undang No.17 Tahun 2007
8. Undang-Undang No.26 Tahun 2007
9. Undang-Undang No.27 Tahun 2007
10. Undang-Undang No.23 Tahun 2014
11. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005
12. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005
13. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2005
14. Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005
15. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006
16. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006
17. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2006
18. Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2007
19. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2008
20. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008
21. Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008
22. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016
23. Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010
26. Peraturan Daerah Prov. Kepri No.2 Tahun 2009
27. Peraturan Daerah Kab. Bintan No.2 Tahun 2012
28. Peraturan Daerah Kab. Bintan No.5 Tahun 2015.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2016-2021 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (308.02 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.