Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2017 ini adalah:

1. Undang-Undang No.12 Tahun 1956
2. Undang-Undang No.12 Tahun 1985
3. Undang-Undang No.21 Tahun 1997
4. Undang-Undang No.25 Tahun 2002
5. Undang-Undang No.17 Tahun 2003
6. Undang-Undang No.1 Tahun 2004
7. Undang-Undang No.10 Tahun 2004
8. Undang-Undang No.15 Tahun 2004
9. Undang-Undang No.24 Tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
11. Undang-Undang No.32 Tahun 2004
12. Undang-Undang No.33 Tahun 2004
13. Undang-Undang No.28 Tahun 2009
14. Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2009
15. Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2001
16. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2005
17. Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2005
18. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005
19. Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005
20. Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2005
21. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005
22. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2005
23. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010
24. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.65 Tahun 2007
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013
28. Peraturan Daerah Kab. Bintan No.6 Tahun 2015
29. Peraturan Daerah Kab. Bintan No.6 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (96.93 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.