Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 TAHUN 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2019 ini adalah:

1. UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
21. PPNomor 12 Tahun 2019
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2017
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2018.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (153.49 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.