Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 TAHUN 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2019 ini adalah:

1. UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD TA 2020 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan pertanggungjawab Pemerintah Daerah.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (105.82 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.