Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi objektif saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua antar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Pemukiman
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
27. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
28. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
31. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tanggal 9 Agustus tentang Izin Mendirikan Bangunan
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Izin Mendirikan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
3. Ketentuan Bangunan;
4. Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan;
5. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Pengguna Bangunan Dalam Penyelenggaraan Bangunan;
6. Kesesuaian Bangunan terhadap Rencana Tata Ruang 7. Tata Cara Izin Mendirikan Bangunan;
8. Proses Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;
9. Pemberlakuan Izin Mendirikan Bangunan;
10. Penangguhan dan Pembatalan IMB;
11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
12. Tata Cara Pemungutan;
13. Tata Cara Pembayaran;
14. Pemutihan IMB;
15. Pembinaan dan Pengawasan IMB;
16. Sanksi Administrasi;
17. Ketentuan Penyidikan;
18. Ketentuan Pidana;
19. Ketentuan Peralihan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 melalui link di bawah ini:

Download PDF (2.99 MB)

Preview Dokumen

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.