Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Perikanan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2009 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Usaha yang bergerak dibidang perikanan khususnya pemanfaatan sumber daya alam Komoditi Hasil Perikanan di Wilayah Kabupaten Bombana, telah menunjukkan peningkatan yang signifikan;
2. Untuk membina usaha dibidang Peri kanan serta untuk menjaga kelestarian sumber daya hasil-hasil perikanan, maka perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan yang efektif dibidang usaha Perikanan melalui Perizinan;
3. Berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Peri kanan;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2009 ini adalah:

1. Undang-Undang No 5 Tahun 1960
2. Undang-Undang No 8 Tahun 1981
3. Undang-Undang No 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2000
4. Undang-Undang No 23 Tahun 1997
5. Undang-Undang No 29 Tahun 2003
6. Undang-Undang No 10 Tahun 2004
7. Undang-Undang No 31 Tahun 2004
8. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008
9. Undang-Undang No 33 Tahun 2004
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
14. Keputusan Menteri Kehakiman No: M 04-PW.07.03 Tahun 1984
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2003
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No Kep.10/MEN/2003
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No Kep. 02/MEN/2004
18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No Kep. 44/MEN/2004
19. SK Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan No 45 Tahun 2004
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No 6 Tahun 2008 tentang
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008.

Perda Ini Berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Nama, Objek dan Subjek;
4. Jenis Usaha Perikanan;
5. Ketentuan Perizinan;
6. Tata Cara Memperoleh Siup, Sipi dan Sikpi;
7. Jangka Waktu Berlakunya Siup, Sipi dan Sikpi;
8. Perluasan Tempat dan Jenis Usaha;
9. Usaha Perikanan Yang Tidak Diwajibkan Memiliki Siup;
10. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Pungutan;
11. Pungutan Perikanan;
12. Berakhirnya Siup, Sipi dan Sikpi;
13. Kewajiban dan Larangan;
14. Sanksi Administrasi;
15. Pembinaan dan Pengawasan;
16. Ketentuan Pidana;
17. Ketentuan Penyidikan;
18. Ketentuan Peralihan;
19. Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (93.21 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.