Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 15 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 15 Tahun 2005 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan atas retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah serta sesuai Pasal 3 ayat (2) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka atas pelayanan tempat pelabuhan kapal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusi, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 15 Tahun 2005 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1996 Nomor 107
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 Nomor 107
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
18. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003.

Dalam peraturan dibahas mengenai:
nama, objek, dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, saat terutangnya retribusi, surat pendaftaran, penetapan retribusi, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, pengurangan , keringanan, dan pembebasan retribusi, ketentuan pidana dan penyidikan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (194.55 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.