Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2021

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan :

a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum atas pembentukan peraturan daerah perlu dilakukan berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan perundang-undangan, dan putusan pengadilan;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Boyolali perlu disusun regulasi daerah yang mengatur prosedur dan mekanisme pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan perkembangan hukum dan pemerintahan serta mendorong pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi mulai dari perencanaan hingga penyebarluasannya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2021 ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum;
Asas Pembentukan Perda;
Materi Muatan dan Sanksi Perda;
Perencanaan;
Penyusunan Perda;
Pembahasan;
Pembinaan;
Evaluasi;
Nomor Register;
Penetapan, Penomoran, Pengundangan dan Autentifikasi;
Klarifikasi;
Penyebarluasan;
Partisipasi Masyarakat;
Pembiayaan;
Ketentuan Lain-Lain;
Ketentuan Penutup