Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 35 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 35 Tahun 2008 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Sebagai pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Bungo perlu mengatur urusan berdasarkan kriteria yang menjadi urusan pilihan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan serta potensi daerah. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumberdaya mineral yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2008, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam rangka pelayanan yang prima pada bidang usaha pertambangan umum, maka perlu diatur secara terpadu sehingga dapat menjamin kelangsungan kelestarian sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 35 Tahun 2008 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2004
12. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
19. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
21. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991
27. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
29. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 85 Tahun 1999
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
32. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000
33. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
34. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
35. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003
36. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004
37. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004
38. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004
39. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004
40. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
41. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008.

Perda ini mengatur mengenai:
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara , meliputi:
Kelompok Usaha Pertambangan;
Kewenangan dan Tanggung Jawab;
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
Izin Usaha Pertambangan;
Pencadangan Wilayah dan Penelusuran Informasi;
Luas Wilayah Usaha Pertambangan;
Luas Wilayah Usaha Pertambangan;
Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan;
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan;
Penangguhan Kegiatan Pertambangan dan Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan;
Berakhirnya Usaha Pertambangan dan Pertambangan Rakyat;
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Pemindahan Usaha Pertambangan;
Ketentuan Kerja Sama Usahal Tumpang Tindih Wilayah dan Hak atas tanah;
Usaha Jasa Pertambangan;
Penutupan Tambang;
Pembinaan dan Pengawasan;
Ketentuan Penyidik;
Ketentuan Pidana

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (98.7 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.