Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 35 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 35 Tahun 2008 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Sebagai pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Bungo perlu mengatur urusan berdasarkan kriteria yang menjadi urusan pilihan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan serta potensi daerah. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumberdaya mineral yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2008, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam rangka pelayanan yang prima pada bidang usaha pertambangan umum, maka perlu diatur secara terpadu sehingga dapat menjamin kelangsungan kelestarian sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 35 Tahun 2008 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 85 Tahun 1999
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008.

Perda ini mengatur mengenai:
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara , meliputi:
Kelompok Usaha Pertambangan;
Kewenangan dan Tanggung Jawab;
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
Izin Usaha Pertambangan;
Pencadangan Wilayah dan Penelusuran Informasi;
Luas Wilayah Usaha Pertambangan;
Luas Wilayah Usaha Pertambangan;
Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan;
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan;
Penangguhan Kegiatan Pertambangan dan Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan;
Berakhirnya Usaha Pertambangan dan Pertambangan Rakyat;
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Pemindahan Usaha Pertambangan;
Ketentuan Kerja Sama Usahal Tumpang Tindih Wilayah dan Hak atas tanah;
Usaha Jasa Pertambangan;
Penutupan Tambang;
Pembinaan dan Pengawasan;
Ketentuan Penyidik;
Ketentuan Pidana