Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Pasal 298 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2017 ini adalah:

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI THN 1945
Undang-Undang NO. 28 THN 1999
Undang-Undang NO. 46 THN 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang NO. 6 THN 2000
Undang-Undang NO. 17 THN 2003
Undang-Undang NO. 1 THN 2004
Undang-Undang NO. 15 THN 2004
Undang-Undang NO. 33 THN 2004
Undang-Undang NO. 28 THN 2009
Undang-Undang NO. 12 THN 2011
Undang-Undang NO. 23 THN 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang NO. 9 THN 2015
Peraturan Pemerintah NO. 109 THN 2000
Peraturan Pemerintah NO. 23 THN 2005
Peraturan Pemerintah NO. 24 THN 2005
Peraturan Pemerintah NO. 55 THN 2005
Peraturan Pemerintah NO. 58 THN 2005
Peraturan Pemerintah NO. 79 THN 2005
Peraturan Pemerintah NO. 8 THN 2006
Peraturan Pemerintah NO. 3 THN 2007
Peraturan Pemerintah NO. 21 THN 2007
Peraturan Pemerintah NO. 30 THN 2011
Peraturan Pemerintah NO. 27 THN 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 13 THN 2006
PERDAKABBURU NO.12 THN 2015
PERDAKABBURU NO. 16 THN 2015
PERDAKABBURU NO. 16 THN 2016.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat:
;
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.