Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai jenis pajak yang menjadi kewenangan Kabupaten. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Buru serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2011 ini adalah:

1. Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1960
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2008.

Peraturan ini mengatur tentang:
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak;
4. Wilayah Pemungutan;
5. Saat Pajak Terutang;
6. Ketentuan Bagi Pejabat;
7. Penetapan, Tata Cara Pembayaran, dan Penelitian;
8. Penagihan;
9. Pengurangan;
10. Keberatan, Banding dan Gugatan;
11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemeirksaan;
13. Kadaluwarsa;
14. Ketentuan Khusus;
15. Ketentuan Pidana;
16. Penyidikan;
17. Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (210.06 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.