Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 3 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 298 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 3 Tahun 2017 ini adalah:

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD THN 1945
Undang-Undang Nomor 28 THN 1999
Undang-Undang Nomor 46 THN 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 THN 2000
Undang-Undang Nomor 17 THN 2003
Undang-Undang Nomor 1 THN 2004
Undang-Undang Nomor 15 THN 2004
Undang-Undang Nomor 33 THN 2004
Undang-Undang Nomor 28 THN 2009
Undang-Undang Nomor 12 THN 2011
Undang-Undang Nomor 23 THN 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 THN 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 109 THN 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 23 THN 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 24 THN 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 55 THN 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 58 THN 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 79 THN 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 8 THN 2006
Peraturan Pemerintah Nomor 3 THN 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 21 THN 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 30 THN 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 27 THN 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 THN 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PERMENDAGRI Nomor 21 THN 2011
PERDAKABBURU Nomor 12 THN 2015
PERDAKABBURU Nomor 16 THN 2015
PERDAKABBURU Nomor 16 THN 2016.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, terdapat Lampiran laporan keuangan yaitu Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.