Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel
ABSTRAK
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2010 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
- bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatandaerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikanpotensi daerah, berhubung Undang-Undang Nomor 34Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan, berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2010 ini adalah:
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemeriintah,Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota 13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
Peraturan daerah ini mengatur tentang:
1. KETENTUAN UMUM 2. NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PAJAK 3. DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN 4. WILAYAH PEMUNGUTAN
DETAIL PERATURAN
STATUS PERATURAN
Belum ada data…
Download Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2010 melalui link di bawah ini:
Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.
Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/
Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.