Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2002

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2002 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka untuk pengendalian Izin Kelayakan Lingkungan dipungut Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan yang merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan tertentu yang dapat dikelola Daerah Kabupaten;
Untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2002 ini adalah:

Undang-Undang No 29 Tahun 1959
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
Undang-Undang No 18 Tahun 1997
Undang-Undang No 23 Tahun 1997
Undang-Undang No 22 Tahun 1999
Undang-Undang No 25 Tahun 1999
Undang-Undang No 28 Tahun 1999
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
Keputusan Presiden Republik Indonesia No 44 Tahun 1999
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton No 4 Tahun 1986
Peraturan Daerah Kabupaten Buton No 15 Tahun 2000.

Perda Ini berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Perizinan;
5. Syarat-syarat Perizinan;
6. Jenis Rencana Usaha Dan Atau Kegiatan Wajib Amdal, UKL dan UPL Serta SOP;
7. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
8. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
9. Struktur dan Besarnya Tarif;
10. Wilayah Pemungutan;
11. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
12. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran;
13. Sanksi Administrasi;
14. Tata Cara Penagihan;
15. Pengawasan dan Pengendalian;
16. Ketentuan Pidana;
17. Penyidikan;
18. Ketentuan Peralihan;
19. Ketentuan Penutup.