Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2007 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab, Pemerintah Daerah diwajibkan mampu mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara optimal guna memberikan manfaat dan menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masing-masing. Pelayanan jasa ketatausahaan selain memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan, juga merupakan salah satu potensi obyek pungutan retribusi daerah yang dapat digali dan dipungut guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Fakfak. Untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi setiap instansi perangkat daerah dalam melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan jasa ketatausahaan di Kabupaten Fakfak, dan sebagai pelaksana ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2007 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969,
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997,
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001,
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Kepmendagri Nomor 174 Tahun 1997, Kepmendagri Nomor 175 Tahun 1997, Kepmendagri Nomor 119 Tahun 1998, Kepmendagri Nomor 43 Tahun 1999, Kepmendagri Nomor 6 Tahun 2003, Kepmendagri Nomor 7 Tahun 2003, dan Perda Kabupaten Fakfak Nomor 24 Tahun 2000.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan, meliputi ketentuan umum yang menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam Perda ini;
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;
Golongan Retribusi;
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
Penetapan Retribusi;
Wilayah Pungutan;
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran;
Keringanan Pengurangan dan Pembebasan Retribusi;
Kadaluwarsa Penagihan;
Ketentuan Pidana;
Penyidikan, dan
Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (49.86 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.