Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan yang berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinkmati oleh masyarakat yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan prinsipprinsip komersial karena dapat disediakan pula oleh sektor swasta. Agar kegiatan usaha dan pelayanan tersebut dapat terlayani secara optimal, serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, diperlukan partisipasi dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan berupa retribusi jasa usaha. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak yang mengatur retribusi daerah sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2011 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969,
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990,
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997,
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006,
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007,
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010,
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, dan Perda Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2008.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Jasa Usaha, meliputi ketentuan umum yang menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam Perda ini;
Jenis Retribusi Jasa Usaha;
Subyek dan Wajib Retribusi;
Golongan Retribusi;
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif;
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Retribusi Tempat Pelelangan;
Retribusi Terminal;
Retribusi Tempat Khusus Parkir;
Retribusi Rumah Potong Hewan;
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
Wilayah Pemungutan Retribusi;
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
Peninjauan Kembali Tarif Retribusi;
Pemungutan Retribusi;
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi;
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
Kedaluwarsa Penagihan;
Pemeriksaan;
Insentif Pemungutan;
Ketentuan Penyidikan;
Ketentuan Pidana;
Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian;
serta Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (103.17 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.