Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Flores Timur

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2010 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Untuk kepentingan pendidikan politik bagi kader Partai sebagai potensi Daerah maka Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD perlu diberikan bantuan keuangan. untuk melaksanakan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Flores Timur perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Flores Timur .

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2010 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN FLORES TIMUR ABSTRAK, dengan sistematika sebagai berikut:
I. Ketentuan Umum II. Perhitungan Bantuan Keuangan III. Penganggaran VI. Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan V. Verifikasi Kelengkapan dan Administrasi Partai Politik VI. Penyerahan Bantuan Keuangan VII. Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik VIII. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik IX. Ketentuan Penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (676.43 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.