Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2021

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2021 ini ditetapkan dalam rangka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dapat menimbulkan ketergantungan dan membahayakan perkembangan sumber daya manusia serta mengancam kehidupan dan derajat kesehatan masyarakat, Dan bahwa fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diarahkan untuk mencegah meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di daerah, Sehingga dalam rangka memberikan dasar hukum pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah sesuai ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diperlukan pengaturan mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Dan berdasarkan pertimbangan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2021 ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2021, terdiri dari :

Ketentuan Umum, Fasilitasi, Pencegahan, Antisipasi Dini, Rehabilitasi, Pendampingan dan Advokasi, Penghargaan, Pertisipasi Masyarakat, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.