Peraturan Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Gayo Lues kepada pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Gayo Lues kepada masyarakat.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2018 ini adalah:

Dasar Hukum Qanun ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
PERPRES Nomor 54 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008
Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2016
Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2017.

Qanun ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa laporan keuangan yang memuat:
laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan.