Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2008 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa . sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pernerintah Daerah perlu menggali sumber keuangannya sendiri guna membiayai penyelenggaraan pernerintahan, pembangunan kemasyarakatan;
dan pembinaan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2008 ini adalah:

Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tenlang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Reptiblik Indonesia Nomor 1822)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang P.ajak Daerah dan ·
Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun .2.000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahua 1999 Nomor75, .Tambahan . Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 3851)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1.25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44)7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ·
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
Undang-Undang Nemer 33 Tahun 2004 tentang ·
Perimbangan Keuangan antara .Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan ILembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438)
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139)
Peraturan Pemerintah Nemer 79 Tahun 2005 tentang Pedoman P.embinaan. dan Pengawasan. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,. Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4593)
Peraturan Pemerintah Notnor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antata Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsl dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737
Peraturan Menti dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

1. KETENTUAN UMUM 2. NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 3. GOLONGAN RETRIBUSI 4. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 5. WILAYAH PEMUNGUTAN 6. PENETAPAN RETRIBUSI 7. TATA CARA PEMUNGUTAN 8. TATA CARA PEMBAYARAN 9. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN FEMBEBA,SAN RETRIBUSI 10. KETENTUAN PIDANA 11. PENYIDIKAN 12. KETENTUAN PERALIHAN 13. KETENTUAN PENUTUP