Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dasar pertimbangan peraturan daerah ini antara lain organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah yang penjabaran selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten halmahera barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang organisasi organisasi sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten halmahera barat dalam implementasinnya dipandang tidak mencermikan sebuah organisasi perangkat daerah “Hemat struktur kaya fungsi”sehingga dalam operasionalisasinya terjadi bahan anggaran daerah, maka untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu dilakukan penataan kembali terhadap struktur organisasi sekretariat daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
2. berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada kalimat diatas perlu ditetapkan peraturan daerah kabupaten halmahera barat tentang pembentukan organisasi sekretariat daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2015 ini adalah:

1. Dasar hukum peraturan daerah ini terdiri dari Undang-Undang No.60 Tahun 1958,
2. Undang-Undang No.43 Tahun 1999,
3. Undang-Undang No.6 Tahun 2000,
4. Undang-Undang No.1 Tahun 2003,
5. Undang-Undang No.17 Tahun 2003,
6. Undang-Undang No.32 Tahun 2004,
7. Undang-Undang No.33 Tahun 2004,
8. Undang-Undang No.12 Tahun 2011, P No.38 Tahun 2007,
9. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007,
10. Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010, Pemendagri No.57 Tahun 2007.

Dalam peraturaan daerah ini diatur tentang Pembentukan organisasi sekretariat daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan umum;
Pembentukan organisasi sekretariat daerah dan sekretariat DPRD;
Kedudukan tugas dan fungsi sekretariat DPRD;
Susunan organisasi;
Kelompok jabatan fungsional;
Staf ahli;
Eselonering, pengangkatan dan pemberhetian;
Ketentuan lain-lain;
Ketentuan peralihan;
Ketentuan penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (168.84 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.