Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dasar pertimbangan Peraturan Daerah ini, antara lain yaitu untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang, agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Bangunan Gedung.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2016 ini adalah:

1. Dasar hukum Peraturan Daerah ini, antara lain yaitu UUD RI Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960,
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999,
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000,
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002,
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003,
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007,
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007,
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011,
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dnegan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987,
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah denga Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010,
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005,
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005,
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007,
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008,
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010,
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 66/ PRT/1993,
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/ PRT/ M/2006,
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/ KPTS/2000, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS Tahun 2000,
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/ PRT/ M/2006,
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2011,
29. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2012,
30. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012,
31. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012, dan Perda Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Bangunan Gedung dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Persyaratan Bangunan Gedung;
Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
Perizinan Bangunan;
Retribusi;
Pengawasan;
Sanksi terhadap Pelanggaran;
Penyidikan;
Peraturan-Peralihan;
Ketentuan Lain-Lain.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (204.6 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.