PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2013 melalui link di bawah ini:

Download PDF (185.01 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://haltimkab.jdihn.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66, Pasal 69 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah. Pengelolaan keuangan desa dan penyusunan perencanaan pembangunan desa merupakan landasan bagi aparatur desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Pedoman Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2013 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pedoman Pengolahan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pendapatan Desa, Kekayaan Desa, Azas Pengelolaan Keuangan Desa, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Struktur APBDesa, Penyusunan Rancangan APBDesa, Perubahan APBDesa, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Lain-lain.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (185.01 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.