Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Retribusi Perizinan Terpadu

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

  1. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  2. bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  3. bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, belum mengakomodasi ketentuan mengenai cara pembayaran non-tunai sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan dengan cara diperbaharui;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2021 ini adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum 2. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu 3. Ketentuan Pemberian Izin Trayek 4. Golongan Retribusi 5. Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi 6. Peninjauan Tarif 7. Pemungutan Dan Pembayaran Retribus 8. Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi 9. Saat Retribusi Terutang, Sanksi Administratif, Dan Tatacara Penagihan 10. Kedaluwarsa Penagihan 11. Penyidikan Ketentuan Pidana 12. Ketentuan Pidana 13. Ketentuan Peralihan 14. Ketentuan Penutup

DETAIL PERATURAN

Entitas
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nomor
9 Tahun 2021

Tahun
2021

Tentang
Retribusi Perizinan Terpadu

Ditetapkan Tanggal
01 Maret 2021

Diundangkan Tanggal
01 Maret 2021

Berlaku Tanggal
01 Maret 2021

Sumber
LD.2021/No.9

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (693.23 KB)

 

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.

Tinggalkan komentar