Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2022

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Badan Permusyawaratan Desa

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2022 ini adalah:

Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen 120 Tahun 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

Dalam Peraturan ini berisi 16 (enam belas) Bab dan 116 (seratus enam belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum;
Keanggotaan BPD;
Pemilihan Anggota BPD;
Fungsi dan Tugas BPD;
Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD;
Peraturan Tata Tertib BPD;
Kedudukan dan Hubungan BPD Dengan Lembaga Lain Di Desa;
Pembinaan dan Pengawasan;
Peningkatan Kapasitas BPD;
Pendanaan;
Ketentuan Lain-Lain;
Ketentuan Peralihan;
Ketentuan Penutup;