Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 13 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemerintahan Kampung

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kampung yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dinamika dan perkembangan perundangundangan tentang Kampung yang semakin kompleks sehingga Kampung perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat dan mandiri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 sehingga perlu adanya pengaturan mengenai pemerintahan kampung di Kabupaten Jayapura.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2016.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
penataan kampung;
kewenangan kampung;
penyelenggaraan pemerintahan kampung;
musyawarah kampung;
peraturan kampung;
pembangunan kampung dan pembangunan kawasan perkampungan;
kerjasama kampung, dan
pembinaan dan pengawasan kampung. Penataan Kampung meliputi:
pembentukan kampung;
penghapusan kampung;
perubahan status kampung, dan
Penggabungan Kampung. Pembentukan kampung dapat diprakarsai oleh:
pemerintah;
pemerinta provinsi, dan
pemerintah kota/kabupaten. Penghapusan kampung dapat dilakukan karena:
tidak layak berdasarkan hasil kajian dan verifikasi tim, dan
kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam. Perubahan status kampung meliputi:
kampung menjadi kelurahan;
kampung menjadi kampung adat, dan
kampung adat menjadi kampung. Pemerintah kampung adalah Kepala Kampung dibantu oleh perangkat kampung. Perangkat Kampung terdiri atas:
sekretariat kampung;
pelaksana kewilayahan, dan
pelaksana teknis.