Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2009 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Pasal 121 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2009 ini adalah:

Undang-Undang No 12 Tahun 1950
Undang-Undang No 1 Tahun 1995
Undang-Undang No 17 Tahun 2003
Undang-Undang No 19 Tahun 2003
Undang-Undang No 1 Tahun 2004
Undang-Undang No 10 Tahun 2004
Undang-Undang No 25 Tahun 2004
Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008
Undang-Undang No 33 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Daerah Kab. Jombang No 15 Tahun 2006.

Barang milik daerah meliputi:
a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD/APBN;
b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;
Pengelolaan barang milik daerah meliputi:
a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b. pengadaan;
c. penggunaan;
d. pemanfaatan;
e. pengamanan dan pemeliharaan;
f. penilaian;
g. penghapusan;
h. pemindahtanganan;
i. penatausahaan;
j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.