Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2009 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2009 ini adalah:

1. Undang-Undang No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 1965
2. Undang-Undang No 10 Tahun 2004
3. Undang-Undang No 25 Tahun 2004
4. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006
10. Peraturan Daerah Kab. jombang No 6 Tahun 2006
11. Peraturan Daerah Kab. jombang No 7 Tahun 2006
12. Peraturan Daerah Kab. jombang No 8 Tahun 2006
13. Peraturan Daerah Kab. jombang No 9 Tahun 2006
14. Peraturan Daerah Kab. jombang No 10 Tahun 2006
15. Peraturan Daerah Kab. jombang No 15 Tahun 2006
16. Peraturan Daerah Kab. jombang No 4 Tahun 2008.

Urusan Pemerintahan Kabupaten yang penyelenggaraannya diserahkan kepada Desa terdiri dari:
a. Bidang Pendidikan;
b. Bidang Kesehatan;
c. Bidang Pekerjaan Umum;
d. Bidang Perumahan;
e. Bidang Penataan Ruang;
f. Bidang Perencanaan Pembangunan;
g. Bidang Perhubungan;
h. Bidang Lingkungan Hidup;
i. Bidang Pertanahan;
j. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
k. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak l. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
m. Bidang Sosial;
n. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
o. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
p. Bidang Penanaman Modal;
q. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
r. Bidang Pemuda dan Olahraga;
s. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
t. Bidang Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan;
u. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
v. Bidang Statistik;
w. Bidang Kearsipan;
x. Bidang Perpustakaan;
y. Bidang Komunikasi dan Informatika;
z. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
aa. Bidang Kehutanan;
bb. Bidang Perikanan;
cc. Bidang Perdagangan, dan
dd. Bidang Perindustrian Rincian urusan pemerintahan Kabupaten yang penyelenggaraanya diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (22.5 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.