Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2003

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pengembalian Pengungsi Dampak Konflik Etnik

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2003 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa untuk menciptakan suasana kehidupan di Kabupaten Kapuas yang damai, aman dan demokratis sebagaimana filosofi “Humas Betang” dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu dilakukan penyelenggaraan penduduk dampak konflik etnik di Kabupaten Kapuas. Musyawarah Rakyat Kabupaten Kapuas tanggal 9 sampai dengan 10 Mei 2001 dan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah yang diselenggarakan pada tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2001 di Palangka Raya serta Musyawarah Besar Pengungsi Korban Kerusuhan Kalimantan Tengah pada tanggal 22 Agustus 2001 di Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, yang merupakan sumber aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah yang perlu disikapi dan ditindaklanjuti pelaksanaannya

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2003 ini adalah:

Undang-Undang No 27 Tahun 1959
Undang-Undang No 15 Tahun 1997
Undang-Undang No 22 Tahun 1999
Undang-Undang No 39 Tahun 1999
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
Peraturan Daerah Prov Kalteng No 9 Tahun 2001
Peraturan Daerah Kab Kapuas No 5 Tahun 1992
Peraturan Daerah Kab Kapuas No 17 Tahun 2000
Peraturan Daerah Kab Kapuas No 5 Tahun 2001

BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II KEBIJAKSANAAN DAERAH;
BAB III TAHAPAN PENGEMBALIAN;
BAB IV PERSYARATAN PENGEMBALIAN;
BAB V PROSES PENGEMBALIAN;
BAB VI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT;
BAB VII PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI;
BAB VIII LAPORAN;
BAB IX SANKSI;
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB XI KETENTUAN PENUTUP