Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa untuk mewujudkan keselarasan aktifitas pedagang kaki lima dengan kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan, diperlukan penataan pedagang kaki lima, dan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha pedagang kaki lima yang merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan sektor informal, perlu dilakukan pemberdayaan pedagang kaki lima, serta berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki LIma, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kab Karanganyar Nomor 27 Tahun 2015

Perauran Daerah ini mengatur tentang:
– Ketentuan Umum yang menjelaskan tentang definisi Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah, Pedagang Kaki Lima, dll – Ruang Lingkup dan Tujuan – Penataan PKL – Pemberdayaan PKL – Hak dan Kewajiban – Larangan – Monitoring dan Evaluasi – Pembiayaan – Sanksi Administrasi – Ketentuan Penyidikan – Ketentuan Pidana – Ketentuan Penutup