Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 9 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Restribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
2. dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan pengaturan Retribusi Izin Usaha Perikanan diatur dengan peraturan Daerah;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 9 Tahun 2018 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 ayat (6) Tahun 1945
2. Undang-Undang No 9 Tahun 1967
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
11. Undang-Undang No 28 Tahun 2009
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007
20. Pemendagri Nomor 15 Tahun 2006
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER,05/MEN/2009
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN/2014
23. Pemendagri Nomor 80 Tahun 2015
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur No 04 Tahun 2012

Objek Retribusi izi Usaha Perikanan adalah pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan. dikecualikan dari objek retribusi adalah kegiatan usaha perikanan yang tidak memerlukan izin usaha perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan 13 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 9 Tahun 2018 melalui link di bawah ini:

Download PDF (6.85 MB)

Preview Dokumen

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.