Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa kondisi kehidupan yang aman, nyaman, tertib dan tenteram dalam suatu lingkungan sosial kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Kediri merupakan hakikat dari perwujudan cita-cita ideal menuju keharmonisan dan keselarasan hidup dalam bingkai bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19451 bahwa dalam rangka untuk meningkatlan tatanan kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, bersih, nyaman, tenteram serta kondusil maka perlu adanya pengaturan terhadap ketertiban umum dengan tetap memperhatikan nonna agama, norma kesopanan, nonna sosial, nonna kesusilaan dan budaya masyarakat Kabupaten Kediri;
bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (1) huruf (e) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintehan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201S mengamanatkan kepada Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 ini adalah:

Pasal 18 ayat (6),
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun l95O tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (kmbaran Negara Tahun 1961 Nomor 2L4, Tambahan l,embaran Negara Nomor 2273)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun L974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3O40)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3O46)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaari Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20O2 tentang Perlindungan Anak (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O2 Nomor 109, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20L4 Nomor 297, Tambahan Lembaran l(egara Republik Indonesia Nomor 5606)
lO.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O2 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42471
Undang-Undang 38 Tahun 20O4 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
l2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
Undang-Undahg Nomor 18 Tahurl 2008 tentang Pengelolaan Sampah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)
Undang-Unelamg Nomof 44 Tahun 2008 tenrang Pornograli (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)
Undang-Undang Nomor 10 Taliun 20O9 rcntang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
Undang-Unalarlg Nonnor l L Tahun 20O9 tentang Kesejahteraan Sosial (kmbaran Negara Republik Indonesia Taliun 20O9 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
Undang-Undang Nomor 22 TaJtun 20O9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O25) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480)
l8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor LL2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
l9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20O9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor l4O,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 20O9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63)
Undang-Undang Nomor I Tahun 20ll tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l1 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20ll tentang PenanganaR Fakir Miskin (Lemb(rran Neg,ifa RI Tirhun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5235)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20l4 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Irmbaran Negara RI Nomor 5571)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelalsanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 19E0) 2T.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177)
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 20O2 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242)
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2QO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan, l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532)
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624)
31. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Itmbarari Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 201 1 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 59O)
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, KeterLiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436)
34. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705)
35. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567)
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 20l2 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20L2 Nomor 607)
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja
3E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor E4 Tahun 20l4 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 200O tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Penebangan Pohon dan Tata Usaha Hasil Hutan Diluar Kawasan Hutan Dalam Kabupaten Kediri
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Jalan
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 20l4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005- 2025
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 20L2 tentang Retribusi Izin Gangguan. 45. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penanggulangan dan Pencegahan HIVAIDS
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 1962 sebagaimana di ubah Perda Nomor 4 tahun 1977 tentang Pajak Penjualan Minuman Keras di Kabtrpaten Kediri
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 20Ll tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.

Peraturan Daerah ini mengatur substansi (a) tertib lingkungan kemasyarakatan, (b) tertib jalan dan angkutan jalan, (c) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, (d) tertib sungai dan saluran air, (e) tertib pemilik dan penghuni bangunan, (f) tertib pedagang kaki lima;
(g) tertib usaha tertentu, (h) tertib sosial, (i) tertib penggalangan sumbangan, (j) tertib menyampaikan pendapat dimuka umum (k) tertib kesehatan, dan (l) tertib tempat hiburan dan keramaian.