Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2023
PeraturanPedia.com – Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK
Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Keerom tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2023;
Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2023 ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985,
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001,
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022,
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977,
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ,
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005,
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005,
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006,
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007,
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009,
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010,
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010,
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012,
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ,
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017,
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017,
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018,
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 ,
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021,
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ,
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019,
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022,
Peraturan Menteri Keungan Nomor 76/PMK.07/2022,
Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2018 ,
Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2013 ,
Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2017 ,
Peraturan Bupati Keerom Nomor 46 Tahun 2022 , Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002, Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-3 Tahun 2023.