Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan asas kepatutan, kehematan, kewajaran, partisipasi dan keadilan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2013 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
31. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007
32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

Dalam peraturan ini diatur mengenai:
ruang lingkup keuangan daerah, azas umum pengelolaan keuangan daerah, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD dan seluruh ketentuan di dalamnya, penyusunan rancangan APBD dan seluruh ketentuan di dalamnya, penetapan APBD dan seluruh ketentuan di dalamnya, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, dan pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (592.84 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.