Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2023
PeraturanPedia.com – Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK
Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Keerom tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2022;
Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2023 ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985,
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001,
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022,
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977,
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000,
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005,
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005,
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006,
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007,
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009,
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 ,
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012,
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014,
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017,
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017,
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018,
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ,
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021,
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021,
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018,
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019,
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 ,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022,
Peraturan Menteri Keungan Nomor 76/PMK.07/2022,
Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2018,
Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2017,
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021,
Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 11 Tahun 2022 ,
Peraturan Bupati Keerom Nomor 67 Tahun 2021, Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 , Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Keputusan Gubernur Papua Nomor 065 – 11 Tahun 2023.