Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 7 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 156 ayat (1), retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 7 Tahun 2018 ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
Peraturan Bersama Menkumham dan Mendagri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besaran tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa, pemeriksaan, pemanfaatan, insentif pemungutan, pelaksana pemungutan, penyidikan.